
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) REMA Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menggelar acara Pelatihan Persidangan dan Sharing Terkait Keorganisasian (PPSTK) Tahun 2026 pada Minggu, 15 November 2026, bertempat di di Ruang Seminar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Acara yang diketuai oleh Made Dibyananta Wiguna ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Made Hery Wihardika Griadhi, S.H., M.Si., yang hadir mewakili Rektor Undiksha.
Dr. Hery menegaskan dalam arahannya bahwa pelatihan ini merupakan bekal krusial bagi mahasiswa. Lebih dari sekadar memahami tata tertib forum, kemampuan persidangan dan pemahaman keorganisasian sangat dibutuhkan untuk mengelola dinamika, meredam konflik, serta melatih mahasiswa mengambil keputusan yang demokratis melalui musyawarah.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua MPM Rema Undiksha, Ni Kadek Inka Mas Anggunsari Putri Sukartha, mendorong peserta untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi kebangsaan. Mengutip filosofi geguritan Bali tentang kuatnya seikat sapu lidi, ia menyerukan pentingnya persatuan mahasiswa lintas almamater untuk bersatu padu merespons dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat ini. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pemaparan materi pertama oleh I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.

Anggota DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P. mengajak mahasiswa untuk tidak meremehkan organisasi kampus. Dalam kegiatan ini, beliau menyebut pengalaman berorganisasi sebagai bekal terpenting untuk berkiprah di masyarakat, termasuk di dunia politik. Beliau membagikan pengalamannya agar mahasiswa memahami cara kerja lembaga legislatif dan peran mereka mengawal kebijakan.
Bapak Kariyasa membuka pemaparannya dengan kisah pribadinya di masa lalu yang dimana beliau bukan berasal dari keluarga pejabat ataupun pengusaha. “Saya berasal dari keluarga petani biasa,” ujarnya. Menurutnya, hak istimewa biasanya melekat pada anak bupati, anak gubernur, atau keluarga anggota dewan. Latar belakangnya jauh dari itu, namun ia tetap lolos menjadi anggota DPR RI. Beliau pun juga menyebut biaya yang harus disiapkan peserta pemilihan rata-rata mencapai Rp 25 miliar. “Kalau saya punya uang sebanyak itu pun, belum tentu saya bisa melakukannya,” katanya. Hal ini menjelaskan bahwa langkahnya ke Senayan bukan ditopang oleh uang, melainkan oleh kemampuan dan pengalaman yang beliau bangun lewat organisasi. Karena itu, ia menilai pengalaman di organisasi kemahasiswaan menjadi bekal terpenting untuk berkiprah di masyarakat, bukan kekayaan.
Di hadapan peserta, Bapak Kariyasa menguraikan tiga fungsi utama DPR, seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada fungsi legislasi, terdapat pemaparan terkait tahapan pembentukan undang-undang. Mulai dari perencanaan lewat Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan naskah akademik, pembahasan di komisi atau badan legislasi, hingga pengesahan dan pengundangan. Sebagai contoh, beliau mengangkat perjuangan lahirnya Undang-Undang di Provinsi Bali.
Sejak masih di DPRD Provinsi Bali, ia mengaku memperjuangkan kekhususan Bali selama sekitar 15 tahun tanpa hasil. Yogyakarta, Papua, dan Aceh sudah punya kekhususan, sementara Bali, yang dikenal dunia, belum. Setelah di DPR RI, perjuangan itu ditempuh dengan berpijak pada sejarah pembentukan Provinsi Bali tahun 1958. Salah satu poin penting undang-undang itu adalah pengakuan terhadap desa adat. Bali juga memperoleh dukungan pembiayaan untuk menjaga lingkungan, adat, dan budaya melalui pungutan wisatawan. Pembahasan ini terbilang rumit dengan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Beliau, dana hasil pungutan wisatawan yang terkumpul kini hampir Rp500 miliar. Namun, beliau menegaskan perjuangan belum selesai. Bapak Kariyasa meminta mahasiswa ikut mengawasi penggunaan dana itu agar benar-benar kembali untuk lingkungan, adat, dan budaya Bali. “Pelaksanaan upacara adat dan kegiatan kebudayaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” tuturnya.
Soal fungsi pengawasan, Bapak Kariyasa menyoroti anggaran penanggulangan bencana. Beliau mengaku, DPR sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2025. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Niño pada 2026 diperkirakan berlangsung panjang dan berisiko memicu kebakaran hutan serta bencana lain. DPR pun meminta pemerintah menaikkan anggaran mitigasi. “yang terjadi justru sebaliknya,” ujarnya. Anggaran BNPB turun dari sekitar Rp1,3 triliun menjadi Rp491 miliar, padahal Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik dan di pertemuan lempeng tektonik yang rawan gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi.
Di sela pembahasan tersebut, Bapak Kariyasa juga mencontohkan kerja DPR di bidang legislasi lewat rapat dengar pendapat dalam pembahasan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam rapat tersebut, DPR mengundang perwakilan TikTok Indonesia untuk membahas royalti bagi pencipta lagu dan konten kreatif yang karyanya dipakai di platform digital.
Bapak Kariyasa pun turut membahas ketepatan penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurutnya, sistem desil kerap membuat keluarga dengan penghasilan sekitar Rp3 juta masuk kelompok yang dianggap lebih mampu, padahal mereka mungkin masih menanggung kebutuhan besar. Disisi lain, beliau menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang kerap kehilangan ruang hidup saat berhadapan dengan kepentingan investor, serta perlunya transparansi, akses informasi, dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua oleh I Wayan Budiarta, M.Pd. yang mengingatkan mahasiswa agar menjalankan organisasi dengan nalar kritis, kejujuran, dan landasan hukum yang jelas. Pesan itu disampaikan dengan berkaca pada kisah Mahabharata, perilaku memilih masyarakat, dan hubungan antar lembaga kemahasiswaan sebagai bahan pembelajaran.
Dalam sesi ini, Beliau membawakan materi seputar dinamika kepemimpinan dan kehidupan berorganisasi bagi mahasiswa, yang mencakup pandangan filsafat pendidikan, pola perilaku memilih di masyarakat, serta makna demokrasi dan kedaulatan rakyat. Beliau juga menguraikan fungsi organisasi kemahasiswaan, dasar hukum yang menaunginya, hingga hubungan antara BEM dan lembaga perwakilan mahasiswa di lingkungan universitas.
Beliau membuka materi dengan menyinggung dinamika sosial, politik, dan ketatanegaraan yang sebelumnya dibahas Ketua MPM. “Setiap masa memiliki pemimpinnya masing-masing, tetapi setiap pemimpin juga memiliki permasalahannya sendiri. Tidak ada seorangpun yang mampu mengalahkan waktu,” ujarnya.
Beliau mengilustrasikan sosok mahasiswa melalui tiga tokoh Mahabharata dan filsafat pendidikan. Adipati Karna (Nativisme) mewakili bakat bawaan lahir seperti jiwa aktivis. Pangeran Arjuna (Empirisme) mencerminkan kemampuan yang dibentuk dari proses belajar dan pengalaman. Sementara Ekalavya (Pragmatisme) menekankan bahwa ilmu harus diterapkan dalam tindakan nyata yang tulus, tanpa terjebak pada hubungan untung-rugi.
Pembahasan beralih ke perilaku memilih masyarakat. Beliau mengungkap hasil diskusi kritis bersama Aliansi Peduli Umat dan Bangsa (APUB) pada 2017 yang memetakan beberapa tipe pemilih. Pemilih rasional kritis menimbang visi misi, program kerja, rekam jejak, dan informasi dari media digital. Pemilih dengan kedekatan asal-usul condong pada kesamaan keluarga, agama, suku, atau kelompok. Menurutnya, ikatan itu bisa positif jika dipadukan dengan pertimbangan rasional. Terakhir, pemilih apatis, yang sering disebut golput. Ia membaginya menjadi tiga: golput ideologis karena tak menemukan calon yang sesuai prinsip, golput administratif karena terkendala data pemilih, dan golput karena tidak tahu atau tidak paham proses pemilihan.
Dari pemetaan perilaku memilih tersebut, Bapak Budiarta kemudian mengajak peserta menelaah makna demokrasi dan kedaulatan rakyat. Beliau mengutip ungkapan latin Vox Populi, Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan), lalu melempar pertanyaan kepada peserta: suara rakyat yang seperti apa yang pantas disebut demikian?. Menurutnya, suara mahasiswa harus berdasar pemikiran, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Beliau menambahkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada prinsip one man, one vote (satu orang, satu suara), karena kedaulatan rakyat harus berjalan dalam kerangka hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan hukum sendiri merupakan produk politik.
Dalam konteks organisasi kemahasiswaan, beliau menyebut tiga fungsi utama: legislasi untuk menyusun aturan, pengawasan untuk memastikan organisasi berjalan sesuai aturan, dan aspirasi untuk menyalurkan kepentingan mahasiswa. Beliau kembali ke kisah Karna, yang digambarkan berlatar dendam, sebagai pengingat bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh dilandasi dendam atau ketidakjujuran. Ilmu atau capaian yang diperoleh lewat kebohongan akan rapuh dan sulit dipertanggungjawabkan saat benar-benar dibutuhkan, jelasnya.
Beliau juga mendorong mahasiswa memahami payung hukum organisasinya, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) universitas. Dengan begitu, setiap kegiatan punya dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabkan.
Beliau turut menyoroti hubungan antar lembaga kemahasiswaan yang menurutnya masih perlu dikonfirmasi dan dievaluasi, baik di tingkat universitas maupun fakultas. Ia mempertanyakan pembagian tugas dan kewenangan antara BEM dan lembaga perwakilan mahasiswa, pola koordinasi di tingkat fakultas, hingga hubungan dua DPM di Fakultas Kedokteran dan FIS. Menurutnya, semua hubungan itu harus berpedoman pada Statuta dan OTK agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman.

Pemberian materi terakhir diberikan oleh Firmansyah S.H., M.H. yang merupakan Ketua/Direktur Lembaga Bantuan Hukum Barisan Rakyat Merdeka (LBH BARRA), sebuah organisasi pemberi bantuan hukum yang berkedudukan di Singaraja, Buleleng, Bali. Beliau membawakan materi tentang hukum acara dan mekanisme penyelesaian perkara di Indonesia. Materi diawali dengan pemaparan mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam persidangan seperti prinsip-prinsip persidangan, empat pilar penyelesaian perkara Indonesia, hingga bagaimana persidangan dalam sebuah organisasi. Di akhir penyampaian materi, Beliau juga menyampaikan bahwa organisasi yang kuat tidak dibangun oleh orang-orang yang selalu merasa benar, tetapi oleh orang-orang yang mampu mencari kepentingan bersama melalui proses yang benar.
Ketiga pemaparan materi tersebut membahas suatu pokok pesan yang sejalan, yaitu organisasi kemahasiswaan merupakan ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri berkiprah di tengah masyarakat. Pengalaman berorganisasi, pemahaman terhadap demokrasi, serta kesadaran akan pentingnya landasan hukum menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menjalankan organisasi secara bertanggung jawab, dan berbagai panduan mengenai persidangan. Dengan hal ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga pelopor yang mampu menyuarakan aspirasi secara bertanggung jawab, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat.
Selaku Ketua Panitia PPSTK 2026, Made Dibyananta Wiguna berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis mengenai persidangan, tetapi juga mampu menyadarkan seluruh organisasi mahasiswa (ormawa) mengenai pentingnya peran organisasi mahasiswa legislatif dalam membangun tata kelola kehidupan kemahasiswaan yang demokratis, tertib, dan bertanggung jawab. Lembaga legislatif mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi mahasiswa.
Ke depan, ia memiliki gagasan untuk mendorong penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) di seluruh delapan fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, termasuk penguatan representasi mahasiswa di kampus Undiksha Denpasar. Gagasan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun sistem perwakilan mahasiswa yang lebih terstruktur, representatif, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi secara efektif di masing-masing fakultas.
“Menurut saya, keberadaan lembaga legislatif mahasiswa tidak boleh hanya dipandang sebagai pelengkap struktur organisasi kemahasiswaan. DPMF harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar berdemokrasi, menyusun regulasi, mengawasi jalannya pemerintahan mahasiswa, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpijak pada kepentingan mahasiswa. Karena itu, penguatan DPMF di setiap fakultas menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun ekosistem organisasi mahasiswa yang sehat, demokratis, dan memiliki mekanisme checks and balances yang jelas,” jelasnya.
Melalui PPSTK 2026, Made Dibyananta Wiguna juga berharap kesadaran tersebut dapat tumbuh di kalangan mahasiswa dan organisasi mahasiswa. Dengan adanya pemahaman yang kuat mengenai persidangan, demokrasi, hukum, dan fungsi lembaga perwakilan, mahasiswa tidak hanya mampu menjalankan organisasi, tetapi juga membangun sistem kelembagaan mahasiswa yang lebih baik, representatif, dan berkelanjutan untuk masa depan.

