Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Upacara Kampus Tengah Undiksha pada Kamis, 17 September 2026, pukul 18.45 WITA, saat puluhan mahasiswa berdiri serempak, mengepalkan tangan kiri ke udara, dan mengumandangkan Sumpah Mahasiswa Indonesia. Momen tersebut menandai dimulainya aksi konsolidasi berdaya bertajuk “September Hitam: Melihat dan Mengenang Mereka yang Tak Boleh Dilupakan”. Kegiatan ini menjadi ruang ekspresi dan refleksi mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Aksi yang digagas Kementerian Kajian dan Aksi Strategis BEM REMA Undiksha menjadi tonggak baru dengan digelarnya Aksi Kamisan perdana di kawasan Bali Utara. Menteri Kajian dan Aksi Strategis, Muhammad Yoga Ramadhan, mengawali kegiatan dengan sambutan hangat dan penegasan bahwa konsolidasi ini merupakan ruang bebas untuk mengkritisi berbagai ketimpangan kekuasaan. “Harapannya, Aksi Kamisan ini menjadi pembuka untuk bisa dijalankan secara rutin. Tidak hanya di Undiksha, tetapi juga di ruang-ruang publik lainnya seperti Titik Nol atau di depan Kantor Bupati agar suara kita dapat terdengar langsung oleh pemangku kekuasaan,” ujar Yoga di hadapan massa aksi.
Fokus konsolidasi bergeser ke sesi diskusi kritis yang membahas pelanggaran HAM di tanah Papua. Dalam diskusi tersebut, pemantik menyebut persoalan hak ulayat masyarakat adat dan ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai faktor yang memicu persoalan di Papua. Dalam pemaparannya, pemantik diskusi menitikberatkan kompleksitas konflik di Papua. Hal yang menjadi sorotan tajam adalah persoalan dalam sistem keamanan negara dalam membedakan kombatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan warga sipil biasa.
“Ketika aparat keamanan tidak mampu membedakan mana warga sipil dengan pihak yang terlibat dalam kelompok bersenjata, sering kali operasi penindakan salah sasaran. Korbannya adalah masyarakat sipil OAP yang sama sekali tidak terafiliasi dengan OPM. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor mengapa persoalan HAM di Papua belum terselesaikan” ungkap Jessica selaku pemantik diskusi.
Forum juga menyinggung jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil non-OAP akibat konflik yang terus berulang. Menjelang akhir diskusi, panitia bersama peserta konsolidasi menyepakati bahwa ruang kegiatan ini tidak terhenti sebagai agenda seremonial. Aksi Kamisan di Buleleng direncanakan digelar secara rutin ke ruang publik terbuka dengan cakupan isu yang lebih luas, seperti perlindungan perempuan, krisis ekologi, hingga advokasi isu-isu kerakyatan lokal.
Selain membuka forum diskusi, peringatan September Hitam juga dirangkai dengan berbagai penampilan dalam panggung seni sebagai media untuk menyampaikan kritik. Sahrul Hidayat membuka sesi tersebut dengan membacakan puisi karya Cahyo Anugrah Dewanto berjudul “Sepotong Saja untuk Munir”. Pembacaan puisi tersebut menyoroti lambatnya penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang dinilai kurang adanya realisasi hukum yang tuntas. Suasana semakin bergelora lewat penampilan lagu perjuangan “Buruh Tani” oleh Rafly. Lagu tersebut mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk mengingat kembali gagasan tentang masyarakat tanpa penindasan dan tirani. Teater Kampus Seribu Jendela pun turut menyuarakan kritiknya dengan penampilan teater bertajuk “Marsinah” yang menjadi sebuah pengingat terhadap kasus HAM yang menewaskan perempuan.
