Sebelum beranjak menuju sistem iuran mahasiswa, validasi pimpinan sangat dibutuhkan. Mengingat iuran mahasiswa akan digunakan untuk keperluan apa dan akan dibawa ke mana. Ini tanggapannya, “Sistem iuran itu dilakukan oleh ormawa bukan fakultas yang melakukan ya. Organisasi mahasiswa yang melakukan iuran itu, dan itu dikelola oleh ormawa, tidak ada dikelola oleh fakultas. Kami pimpinan tidak ada mengelola itu semua, di ormawa aja. Dihimpun oleh mahasiswa, dikelola oleh mahasiswa, dan digunakan untuk mahasiswa,” ungkap  Putu Aditya Antara, Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan (7/6/2023).

Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dasar menyampaikan tidak ada memungut iuran kepada mahasiswa. Namun pada program kerja tertentu pasti akan melibatkan mahasiswa dan mengadakan iuran. “Kalau di jurusan, kalau dari angkatan sekarang sih belum ada iuran. Tapi, iuran terutama di Ilmu Pendidikan itu cuma satu aja yaitu sejumlah kurang lebih Rp 150 ribu yang dinaungi oleh BEM FIP. Nanti itunya akan dibagi ke ormawa,” ungkap Risky Ananda selaku ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dasar (9/6/2023).

“Kalau kita mengambil iuran kan cuma sekali saja, jadi kalau di sini dari HMJ Pendas tidak ada ambil iuran dari mahasiswa lagi, tapi ada waktu ini proker kami yang membuka kepada mahasiswa, yaitu Dharma Yatra. Kami memungut iuran sebesar Rp 100 ribu. Itu pun mendapatkan benefit berupa bus transportasi dan juga konsumsi,” lanjut Risky Ananda.

Himpunan Jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan dalam menjalankan proker-prokernya tidak ada pungutan iuran secara tentatif dikarenakan jumlah mahasiswanya yang sedikit. “Di jurusan kami sendiri itu sebenarnya gak ada iuran khusus untuk ke kami, tapi nanti di BEM yang akan membuat iuran selama 1 tahun sekali yaitu pada saat ada mahasiswa baru, nanti BEM yang membuat iuran di sana berapa kesepakatan kita memungut itu akan dibagi 50 per 50, untuk HMJ itu 50% dan untuk BEM Fakultas itu 50%,” ungkap Cahya Krisna, ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan (9/6/2023).

“Kalau kami sendiri, kami masukkan ke kas terlebih dahulu pastinya nanti untuk kas kita menjalankan proker-proker. Misalnya kami mendapat di fakultas sekitar Rp 1.000.000 tetapi masih kurang untuk menjalankan proker kami, nanti kami akan mengambil kas untuk kekurangannya itu,” lanjut Cahya Krisna.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan mengakui adanya pungutan iuran di FIP yaitu sekali selama perkuliahan saat ada mahasiswa baru dan juga iuran yang bersifat tentatif. ”Nah sistem iuran di FIP, sistem iurannya itu kami memungut iurannya itu biasanya 2 kali. Nah, yang pertama itu sekali untuk mahasiswa baru sekali dalam ia berkuliah itu mahasiswa baru memungut iuran. Nah, yang kedua itu iuran-iuran itu bersifat tentatif, biasanya di HUT kami juga memungut iuran seperti itu,” ungkap Wahyu Pramana, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (8/6/2023).

“Jadi untuk sistem pemungutan iuran yang ada di FIP benar yang dikatakan Kak Wahyu, itu biasanya ada 2 tapi untuk di awalnya itu khusus maba itu memang 1 tahun ditentukan dan sudah berkoordinasi dengan pimpinan fakultas berapa nominal disepakati, kemudian yang kedua untuk di HUT itu kita sistemnya lebih ke mufakat. Jadi, kalau memang pada saat itu disepakati untuk memungut iuran, kita pungut. Tapi kalau memang ada protes dan lain sebagainya dan memang itu tidak bisa banget kita lakukan pada saat itu jadinya kita tidak memungut,” imbuh Vina Ariadnyani, bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (8/6/2023).

Dalam menjalankan program kerja yang ditujukan kepada mahasiswa, BEM FIP juga mendapatkan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari fakultas yang digunakan untuk menjalankan beberapa program kerja tertentu. “Untuk dananya itu ada beberapa program kerja yang emang didanai oleh dana DIPA fakultas dan ada beberapa program kerja yang juga kita danai dari iuran mahasiswa tersebut karena kami di setiap kepengurusan itu berbeda mahasiswanya dan jumlah kegiatannya itu ada juga yang berbeda. Seperti tahun ini ada beberapa tambahan kegiatan, jadi dananya itu ada yang emang benar-benar dari dana DIPA Fakultas dan ada beberapa kegiatan yang kita menunjang harus dana dari mahasiswa seperti itu,” ungkap Wahyu Pramana.

Belum ada konsekuensi bagi mahasiswa yang tidak membayar iuran di Fakultas Ilmu Pendidikan saat ini. Sebab apabila terdapat mahasiswa yang tidak membayar iuran akan dilakukan mediasi dengan mahasiswa tersebut hingga mencapai titik tengahnya. “Nah untuk konsekuensinya sementara di kami belum ada, tetapi kami terus mengajak dan menghubungi dan mendiskusikan kenapa halnya tidak membayar iuran, dan nanti kita akan diskusikan jika memang pure dan benar tidak punya nanti kita akan artinya bisa dibayar belakangan kapan dia punya uang di sana bisa dibayar iurannya,” tengahi Wahyu Pramana.

Untuk merasakan dampak yang signifikan terkait pengalokasian dana iuran, mahasiswa hendaknya lebih aktif dalam berbagai kegiatan kampus khususnya di lingkungan FIP. “Menurut saya pribadi terkait dengan alokasi  dana iuran itu mungkin istilahnya setiap fakultas tentu sudah menetapkan jumlah iuran yang memang besar iuran untuk menunjang kegiatan. Nah, saran dari saya kita sebagai mahasiswa bagaimana caranya untuk dapat merasakan dari dana iuran tersebut adalah dengan cara kita juga aktif dalam kegiatan fakultas. Jadi, istilahnya memang dana tersebut nantinya akan  dialokasikan untuk kemahasiswaan jadi bagaimana cara kita  untuk tetap berpartisipasi aktif baik itu dengan ikut perlombaan dan kegiatan di ormawa  sehingga dampak dari dana ini bisa kita rasakan,” pesan dari salah satu mahasiswa yang sebentar lagi menginjak semester 3 (12/6/2023).